 SAMARINDA – Semua elemen masyarakat terus digenjot untuk lebih berdaya dan mandiri. Mereka diharapkan berproses untuk menentukan keperluan paling mendesak, memperjuangkan dan mewujudkannya. Para aktivis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tak kenal lelah membimbing dan mengarahkan agar kehidupan warga menjadi lebih baik. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim H Sofyan Helmi SH MSi dalam sambutannya pada rapat koordinasi (rakor) PNPM yang berlangsung 13-16 September di Hotel MJ Samarinda mengakui masih ada kendala administrasi dan teknis yang dihadapi penggerak PNPM. “Presiden dan Gubernur Kaltim beserta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim berkomitmen dan konsisten menurunkan jumlah penduduk miskin sesuai dengan target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Antara lain melalui beragam program, khususnya program pro rakyat yang mana program tersebut bersentuhan langsung dengan warga miskin. Termasuk PNPM Mandiri Pedesaan,” tegas Sofyan dalam sambutan yang dibacakan Ramayadi SE, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Disebutkan, rakor September ini merupakan yang ketujuh di tahun 2011. “Semoga dengan banyaknya frekuensi rapat PNPM-Mandiri Pedesaan ini, nantinya secara langsung dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Kaltim,” bebernya. Secara terpisah, Koordinator Provinsi (Koorprov) Kaltim Ir Nurgani mengatakan, rakor dilaksanakan setiap bulan guna menerima informasi perkembangan dari 10 kabupaten yang melaksanakan PNPM, serta kendala apa saja, sehingga dicarikan solusinya bersama-sama. Menurut Gani, dari evaluasi sementara baru 31 persen kemajuan perkembangan pencairan dana PNPM yang mestinya sudah mencapai 50 persen hingga akhir bulan ini dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 174 miliar. “Beragam kendala yang dihadapi petugas PNPM. Ada yang tersendat pencairan dananya karena harus menunggu administrasi kecamatan yang lain seperti di Kukar (Kutai Kartanegara, Red),” ujarnya. Di Kukar, sebutnya, pihak kabupaten menghendaki pencairan dana PNPM sekaligus di 16 kecamatan se-Kukar. “Dengan cara begini, kecamatan yang sudah duluan selesai menyerahkan rencana anggaran jadi tersendat karena harus menunggu desa dan kecamatan lainnya,” beber Gani. Padahal, Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy sudah menginstruksikan melalui surat edaran kepada pemkab agar dapat memprioritaskan program PNPM Mandiri Perdesaan, mempercepat pencairan dana APBN maupun APBD. Hal senada juga diungkapkan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Integrasi PNPM Kabupaten Bulungan Agus Nugroho. “Di Bulungan lain lagi. Pencairan dana terkendala petunjuk teknis (juknis) yang belum selesai dibuat. Dana untuk kegiatan PNPM-MPd tak bisa dicairkan selama juknisnya belum selesai. Tapi saya baru dapat kabar sore ini (Rabu sore, Red.) juknisnya sudah selesai,” tegas Agus. Menurut Agus, PNPM Integrasi dengan dana Rp 5 miliar yang ditanganinya cukup berjalan baik. Sesuai permintaan warga desa, di Desa Tanjung Palas Utara, dirikan radio pendidikan. Kendati banyak warga yang punya tv kabel, namun tidak sedikit petani yang menghendaki radio pendidikan. Sebab, mereka bisa mendapat informasi dan hiburan saat bekerja di sawah dan di kebun. Di desa lain juga berbeda keperluannya. Mereka menilai pengadaan bus sekolah yang paling mendesak, jadilah disiapkan bus sekolah untuk warga yang memang memerlukan untuk transportasi antar dan jemput anak-anak untuk bersekolah. Khususnya di Faskab Integrasi ini, tidak boleh mambangun sarana dan prasarana (sapras). Karena sapras itu sudah diakomodir SKPD instansi masing-masing. “Kalaupun boleh membangun sapras antara lain seperti membuat tempat penampungan air bersih. Syaratnya, sapras itu tidak mengeluarkan biaya rutin operasional,” katanya. Intinya, para petugas yang menjalankan PNPM Mandiri Perdesaan tidak menghendaki hanya selesai sebatas program berhasil dilaksanakan. Namun yang diharapkan adalah warga masyarakat terus berproses untuk menentukan keperluan desa mereka. Memperjuangkannya dan dapat mewujudkannya menjadi kenyataan. Bila proses seperti ini sudah tertanam, kendati PNPM sudah tak ada lagi, maka masyarakat sudah terbiasa dengan proses panjang mereka menggali potensi desa, menyelesaikan sengketa atau masalah, hingga mendapatkan solusi terbaik yang didukung pemkab masing-masing.(ar/adv) Sumber berita : http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Ekonomi&id=186 |
0 komentar:
Posting Komentar