Tak Gelap Lagi, Kebutuhan Listrik Sudah Terpenuhi Program PNPM Mandiri Perdesaan, Wujudkan Mimpi Warga Krayan

Krayan salah satu kecamatan di  Kaltim, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Kecamatan ini salah satu yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Kecamatan ini juga masuk dalam Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Di kecamatan itu ada 65 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 6.902 jiwa.
AKSES transportasi untuk menuju ke kecamatan ini hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara dengan waktu tempuh sekitar 50 menit menggunakan pesawat Susi Air berkapasitas 12 penumpang. Dengan kesulitan akses transportasi dari Nunukan ke Krayan, maka roda perekonomian di kecamatan itu bergantung pasokan dari negara tetangga Malaysia. Hampir seluruh kebutuhan masyarakat didatangkan dari daerah Bakalalan-Malaysia. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan bahan bangunan.
Dulu, setiap malam masyarakat Krayan hanya bisa memandang langit yang terang benderang di atas kawasan Bakalalan-Malaysia, sambil berharap. ”Kapankah cahaya terang dapat hadir di tengah-tengah kehidupan malam masyarakat Krayan?” Mimpi akan kebutuhan listrik, menjadi mimpi besar hampir seluruh masyarakat di kecamatan ini.
Mengingat sejak dulu seluruh desa belum terjangkau Listrik Negara (PLN),” tutur salah seorang petinggi desa di Kecamatan Krayan.
Dengan semangat gotong-royong dan swadaya masyarakat Krayan dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) kini permasalahan krisis penerangan dapat terselesaikan. ”Anak-anak yang ingin belajar di malam hari kini tidak lagi menggunakan lampu obor, serta masyarakat di Krayan sekarang dapat menyaksikan informasi tentang berita nasional dan berita-berita daerah yang memuat informasi serta pelajaran kehidupan,” ungkap Mesak, penanggung jawab operasional (PJO) PNPM-MPd Kabupaten Nunukan.
Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) pada 2007, di Kecamatan Krayan telah berhasil dibangun pembangkit listrik tenaga microhidro (PLTMH) sebanyak 2 unit. Sarana prasarana PLTMH tersebut masing-masing  1 unit dibangun di Cluster Desa Tang Paye (2 desa) dengan kapasitas 7,5 KVA, panjang jaringan transmisi 1.500 m dengan biaya Rp 349.941.700 dan dimanfaatkan oleh  235  jiwa. Satu unit di Cluster Desa Pa’ Kebuan (3 desa) dengan kapasitas 10 KVA, panjang jaringan transmisi 2000 m dengan biaya Rp 340.403.800 dan dimanfaatkan oleh  254  jiwa.
Tidak hanya itu, pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2009, di Kecamatan Krayan kembali berhasil dibangun PLTMH sebanyak 3 unit yang mana  PLTMH tersebut masing-masing  dibangun di Cluster Desa Long Umung (8 desa) dengan kapasitas 15 KVA, dengan menelan biaya Rp 349.898.000 dan dimanfaatkan sebanyak  441  jiwa, Cluster Desa Buduk Kubul (3 desa) dengan kapasitas 10 KVA, dengan  panjang jaringan transmisi 1.900 m dengan biaya Rp 349.614.000 dan dimanfaatkan oleh  184  jiwa, dan Cluster Desa Long Puak (3 desa) dengan kapasitas 10 KVA, panjangjaringan transmisi 1.800 m dengan biaya Rp 349.700.400 dan dimanfaatkan oleh  134  jiwa.  Dengan telah dibangunnya 5 unit PLTMH di Kecamatan Krayan, mimpi sebagian masyarakat Krayan telah terwujud dan cahaya terang telah hadir di tengah kegelapan malam Kawasan Taman Nasional Kahayan Mentarang. (adv/ar/far)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=109195

Read More

Pengawasan Warga yang Berkelanjutan

 

Berkat pengawasan bersama dari masyarakat dan seluruh peserta musyawarah, dana yang disalahgunakan akhirnya benar-benar dikembalikan .

Apa jadinya bila pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dipilih dan dipercaya warga untuk mengelola seluruh dana dan aset PNPM Mandiri Perdesaan justru menyelewengkannya? Hal ini pun terjadi di Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendukung kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebesar Rp 48 125.000, telah diselewengkan oleh para pengurus UPK disana. Mulai dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Hal itu terungkap pada 14 Mei 2010. Ketua UPK diketahui menggunakan dana Rp 5.417.000, sedangkan sang Bendahara Rp 42.708.500 dan Sekretarisnya mengakui pernah menggunakan dana tersebut namun sudah dikembalikan kepada Bendahara.

Kecamatan Mapitara adalah salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bola, Sikka, NTT. Kecamatan ini baru menerima dana PNPM-Perdesaan pada 2009. Dengan demikian, dana yang disalahgunakan oleh pengurus UPK tersebut merupakan dana perguliran pertama. Dana tersebut seharusnya ’dinikmati’ oleh kaum perempuan di kecamatan tersebut. Terdapat 14 kelompok SPP disana. Masing-masing meminjam dana sebesar antara Rp 9,5 juta hingga Rp 15 juta per kelompok, sehingga total dana SPP yang dikelola UPK mencapai Rp 155.948.000.

Begitu mengetahui penyelewengan, para pelaku program dan warga langsung bereaksi. Mereka pun menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Juni 2010. MAD tersebut dihadiri pula oleh Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh perempuan, wakil pengurus kelompok SPP yang dirugikan, serta Camat dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) kecamatan tersebut.

MAD Khusus tersebut memutuskan beberapa hal, diantaranya, si pelaku harus mengembalikan seluruh dana sebelum 28 Juli 2010. Warga juga sepakat untuk membentuk Tim Investigasi. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan langsung ke kelompok-kelompok peminjam untuk memastikan jumlah dana yang dipinjam dan yang telah diangsur.

Warga juga sepakat pengurus UPK diberi kesempatan untuk  tetap bekerja hingga tiga bulan setelah MAD. Meski demikian, MAD Khusus tersebut meminta seluruh warga turut mengawasi dan mengamankan hasil kesepakatan tersebut.

Kesepakatan  warga dalam MAD pun dilaksanakan sebaik-baiknya. Berkat  pengawasan bersama dari  masyarakat   dan  seluruh peserta musyawarah, dana yang disalahgunakan tersebut akhirnya benar-benar dikembalikan secara   utuh kepada masyarakat. Dana itu pun akhirnya dapat dimanfaatkan kembali  oleh kelompok SPP yang belum menerima perguliran. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Tim Investigasi, kelompok tersebut tersebar di empat desa. IEC - NMC


Sumber Berita :
http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=internews&id=282

Read More

Wapres RI BOEDIONO : PNPM PERKOTAAN dan PERDESAAN ADALAH PROGRAM UNGGULAN

Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dicanangkan pemerintah merupakan progam unggulan dalam memberdayakan masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut dikatakan Boediono saat kunjungan tiga hari  di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/7).

"Program PNPM merupakan program unggulan, karena melalui program inilah masyarakat bisa menumbuhkan inisiatifnya untuk berkarya sedangkan Pemerintah pusat dan daerah memberikan dana. Sehingga program pnpm ini merupakan program andalan dan sangat berguna bagi masyarakat" ujar Wapres Boediono.

Turut mendampingi Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dan beberapa Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia bersatu II dan Gubernur Provinsi NTB Zainal Majdi.

Senada dengan Wapres, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengungkapkan, bahwa program PNPM sangat berguna bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan karena mampu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Menurut Hermanto, untuk  tahun ini kurang lebih ada 84 paket yang sudah menuju masyarakat mandiri yang  artinya adanya pemanfaatan lingkungan. Untuk Kabupaten Lombok Timur dimana 15 pnpm sudah menuju masyarakat madani.

Sementara itu, Gubernur Provinsi NTB Zainal Majdi menambahkan dari tahun 2003 PNPM Mandiri pedesaan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan.  Dana PNPM Mandiri digunakan untuk membiayai masyarakat perdesaan dalam hal Pembangunan sosial ekonomi masyarakat seperti peningkatan jalan desa, pembangunan rehabilitasi saluran irigasi, sumur irigasi pompa, bendungan desa dengan total serapan dana 381 miliar lebih.

"Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara swakelola, dengan demikian membuka peluang tenaga kerja Indonesia selama pelaksanaan pnpm mandiri sebanyak 168.682 orang" lanjutnya

Sebelumnya, Senin (11/7) Wapres Boediono membuka International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprises (ICFTGE) yang dihadiri 100 peserta internasional untuk mempromosikan sebuah penilaian antara kepemilikan lahan hutan dan pengelolaan hutan lestari di negara-negara Asia Pasifik.

Boediono juga berkesempatan membuka Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahara (FIPOB) VI dikawasan Mandalika Resort, Lombok Tengah.(anty/ind)

Sumber:http://www.pu.go.id/

Read More

Agung Laksono: PNPM Akan Tetap Berjalan

Soreang (ANTARA) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono memastikan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan tetap berjalan selama dirinya menjabat sebagai menteri hingga 2014 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Agung Laksono kepada wartawan di Soreang, Kamis, untuk menepis pernyataan bahwa PNPM Mandiri merupakan program gagal karena tidak tepat sasaran dan sering digunakan sebagai alat politik untuk meraih simpati masyarakat.

Menurutnya, adanya penyelewengan dana PNPM merupakan tanggungjawab pemerintah daerah yang lemah dalam melakukan pengawasan.

"Saya kira PNPM Mandiri tetap akan ada sampai periode pemerintahan habis di 2014. Dan, nantinya tergantung siapa yang memimpin. Saat ini bantuan PNPM Mandiri sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh seseorang," kata Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Palgenep Mathlaul Anwar di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Komisi II DPR RI Taufik Efendi, mengancam akan menunda bantuan bergulir PNPM Mandiri. Salah satu penyebabnya karena Komisi II DPR RI banyak mendapat laporan bahwa program tersebut telah disalahgunakan oleh beberapa kalangan politikus yang diaku-aku jasa salah satu partai atau anggota dewan di daerah tersebut.

"Pada tahun ini kita sudah memberi tanda bintang (menunda) untuk PNPM Mandiri. Soalnya program tersebut banyak yang diakui sebagai jasanya salah satu anggota dewan di daerah tersebut," ujar Taufik saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Untuk itu, pihaknya saat ini menunggu laporan dari pemerintah dalam hal ini kementerian terkait yang mengurusi program PNPM. Laporan atau data base tersebut di antaranya terdiri atas laporan penerima PNPM Mandiri dan perkembangan pengerjaannya.

"Kalau sudah jelas peruntukan dan perkembangannya, maka bintangnya akan kita cabut lagi. Kami tidak ingin program ini disalahgunakan. Karena anggarannya bukan dari pendapatan atau yang lainnya, tapi dari utang pemerintah," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan, PNPM Mandiri tentunya sangat berguna bagi masyarakat. Meskipun harus ada perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun. Dan setiap tahunnya harus ada monitor dan evaluasi mana saja yang menjadi kekurangan dari program PNPM agar lebih baik lagi ke depannya.

"Saya pastikan program PNPM Mandiri ini sangat berguna, namun tentunya dengan catatan harus ada perbaikan. Sisi mana saja yang kurang, nah yang kurang itu harus diperbaiki. Setelah itu, menjadi tugas kita bersama untuk memantaunya," kata Heryawan.

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/

Read More

PNPM dan Pembangunan Demokratis

Oleh Meuthia Ganie-Rochman Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini untuk menanggulangi kemiskinan. PNPM tumbuh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang ke berbagai bentuk program: pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah. Berbeda dari program mengatasi kemiskinan lainnya, program ini sangat diwarnai demokrasi, seperti partisipasi dan kontrol tentang keputusan kegiatan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak hanya membiayai proyek yang dipilih, tetapi juga fasilitator seluruh administrasi pengelolaan dari tingkat lokal ke nasional. Program ini sangat terstruktur, terutama untuk mencegah kebocoran. Program kebanggaan PNPM mirip dengan model partisipatoris di Porto Alegre, Brasil, yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak negara. PNPM kini lebih masif dan menjadi salah satu program kebanggaan (flagship) pemerintahan sekarang. Dana yang dialokasikan pada tingkat APBN berkisar 0,8 persen dan ada dana dampingan dari APBD. Setiap kecamatan mendapat Rp 750 juta-Rp 3 miliar, bergantung pada jumlah penduduk. Tahun 2011 direncanakan akan mencakup lebih dari 6.000 kecamatan. Dana diturunkan ke kecamatan untuk dikompetisikan di tingkat di bawahnya. Fasilitator kecamatan membantu masyarakat kampung atau RT untuk secara kolektif menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika sudah disetujui, masyarakat pula yang memilih siapa yang akan mengerjakan proyek. Dengan mekanisme semacam ini, PNPM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sekaligus mendorong partisipasi dan inovasi. Namun, sampai saat ini dampak PNPM masih amat terbatas, terutama secara ekonomi. Studi-studi oleh PNPM maupun lembaga lain menunjukkan, dampak ekonomi tidak banyak dan terutama terbatas pada golongan sangat miskin yang tertolong karena ada proyek infrastruktur PNPM. Sebagian dana yang diputuskan untuk proyek infrastruktur sering kali tidak cukup matang diputuskan oleh masyarakat setempat. Persoalan yang lebih makro adalah program infrastruktur yang dipilih merupakan proyek parsial yang kurang terkait potensi lokal maupun program-program pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Kelemahan yang lebih menonjol adalah asumsi tentang rekayasa sosial melalui program pembangunan. Lepas dari tidak tersedianya fasilitator yang andal, program itu sendiri tampak tidak siap memperhitungkan karakter masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan ”demokratis”. Sebagian besar masyarakat di tingkat lokal sebelum program PNPM masuk belum mempunyai lembaga pengambilan keputusan kegiatan pembangunan yang berjalan baik. Struktur yang disediakan negara, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tak efektif karena tak ada konsistensi pengusulan di tingkat desa ke penentuan anggaran daerah di tingkat-tingkat selanjutnya. PNPM belum berhasil menyatukan desain pengambilan keputusan kolektif dengan memanfaatkan lembaga yang ada. Namun, wadah dalam PNPM untuk mendorong partisipasi lokal, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, bagaimanapun, telah menghasilkan bibit-bibit perubahan di tingkat lokal. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat lokal, dengan derajat yang berbeda, belajar sesuatu dari proses pengambilan keputusan kolektif. Wadah ini telah memperkenalkan sesuatu yang berharga, yaitu membiasakan pengambilan keputusan berdasar kesadaran akan beragamnya kepentingan dan pertimbangan rasional dalam kegiatan pembangunan. Beberapa kasus yang dianggap berhasil dikondisikan adalah hadirnya pemimpin lokal dan semacam aktivisme sosial. Namun, fasilitator menghadapi tantangan yang sukar: dominasi elite lokal, pengambilan keputusan sembarangan, perbedaan akses yang dimiliki kelompok masyarakat yang berbeda (khususnya kelompok miskin dan perempuan) yang tidak mempunyai kapasitas bersuara di publik. Fasilitator andal Pelajaran dari Porto Alegre menunjukkan, butuh waktu bertahun-tahun dan mekanisme fasilitasi yang jauh lebih konsisten serta fasilitator yang berkemampuan sosial politik dan intelektual, seperti aktivis partai politik, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan keagamaan. Masalah lain adalah program ini tidak didesain untuk membangun kapasitas organisasi ekonomi masyarakat setempat. Program kredit di pedesaan tidak berhasil karena kelompok pengelola bersifat dadakan dan tidak melembaga. Akibatnya, dana pinjaman banyak dipakai untuk menutup kebutuhan dan kegiatan ekonomi sesaat daripada memperkuat kapasitas ekonomi yang sudah ada. Fasilitator umumnya tidak mempunyai kemampuan membangun kelompok dan organisasi ekonomi. Wilayah kerja ini harus ditangani orang yang benar-benar mengerti inovasi sosial kegiatan ekonomi. Maka, untuk memperbaiki PNPM perlu beberapa perubahan. Program tidak boleh berdasarkan pertimbangan pencapaian seluas-luasnya, melainkan terfokus pada program yang dapat mencapai penguatan ekonomi. Dalam hal ini tidak selalu tujuan penguatan partisipasi seimbang dengan penguatan ekonomi. Tak banyak daerah memiliki kelompok masyarakat sipil yang siap mendukung. Dalam kondisi semacam itu penguatan aspek teknokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten harus lebih kuat. Seharusnya tidak tertutup kemungkinan untuk menentukan proyek untuk tingkat kecamatan atau kabupaten sejauh hal itu dipertimbangkan membawa dampak lebih luas. Sebagian dana harus dialihkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. Adalah lebih baik memanfaatkan organisasi dan lembaga yang sudah ada karena kemungkinan berhasilnya lebih besar. Indonesia, negara sebesar ini, sangat miskin dalam pengetahuan dan praktik penguatan organisasi dan kelembagaan. Perbaikan lain yang juga krusial adalah pengintegrasian dengan program pembangunan daerah. Selain masalah orientasi dan kapasitas eksekutif, desain PNPM dari pusat memang tidak banyak memberi tempat pada aspek ini. Di negara lain, upaya pembangunan lokal sudah melewati tahap keterpikatannya dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak matang. Saat ini, di banyak negara, yang diperkuat adalah kerangka tentang kemitraan pelbagai pihak dalam pembangunan daerah agar mendapat model komitmen yang lebih baik. Meuthia Ganie-Rochman Mendalami Sosiologi Politik dan Organisasi; Mengajar di UI Sumber: http://kompas.com/

Read More

DAFTAR ANCAR-ANCAR ANGGARAN PNPM MP Tahun Anggaran 2012

Petikan Surat Edaran Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Republik Indonesia

Kepada semua Korprov, KMW, OC, RMC:

Terlampir saya kirimkan softcopy file Daftar Ancar-ancar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri 2012 untuk mendapat konfirmasi dari Pemda. Dokumen ini saya kirim agar teman2 di lapangan dapat mulai membantu Pemda dalam mempersiapkan alokasi anggaran dari APBD untuk PNPM 2012 dengan mengacu kepada Daftar Ancar-ancar tersebut.

Dokumen resminya sedang dalam proses pengiriman, mudah2an besok sudah dapat dikirim lewat pos. Seluruh dokumen resmi untuk bupati/walikota akan kami kirimkan melalui pos yang dialamatkan ke Korprov dan KMW. Kiranya teman-teman di Korprov dan KMW dapat secepatnya meneruskan dokumen Daflok tersebut ke Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing.

Sedangkan dokumen untuk Gubernur akan kami kirim terpisah langsung dialamatkan ke kantor gubernur.

Saya juga berharap teman-teman di pengelola program di Jakarta yang juga menerima email ini bersedia meneruskan email ini ke Korprov/KMW karena mungkin ada beberapa alamat email KMW/Korprov yang ada di saya sudah tidak up-to-date sehingga email ini tidak tidak sampai ke mereka.

Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Wass,

Fatimah Sari Nasution (Butet)
Set Pokja Pengendali PNPM Mandiri
Kantor Menko Kesra
Jl.Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta 10110
HP: 0813-10983446

Informasi diatas berasal dari  email yg KMW terima dari Fatimah Sari Nasution ( fsari_02@yahoo.com) pada hari Kamis, 7 Juli 2011.

Attachments:

Ancar-ancar DAFLOK PNPM 2012 - ALL Complete

6721 Kb

Sumber berita :
http://kmwjateng.org/pustaka-surat/112-daftar-ancar-ancar-lokasi-dan-alokasi-pnpm-mandiri-2012.html

Read More

Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Sebesar Rp 54,5 miliar Tahun 2011

Denpasar, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Putu Astawa mengungkapkan dana alokasi untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Bali pada 2011 sebesar Rp54,5 miliar. "Sumber dana program ini berasal dari gabungan APBN dan APBD kabupaten serta provinsi," kata Putu Astawa, di Denpasar, Sabtu (3/9/2011). Ia mengatakan, Provinsi Bali mengalokasikan Rp4,6 miliar, total delapan kabupaten di Bali sebesar Rp23,5 miliar serta dana APBN senilai Rp26,4 miliar. "Jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan 2010 yang besarnya mencapai Rp80 miliar," ujarnya. Terjadi penurunan, kata Astawa karena program tersebut sifatnya memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar lebih berdaya ke luar dari kemiskinannya. "Secara bertahap, dana stimulan memang sengaja dikurangi, apalagi Bali telah tiga tahun berturut-turut mendapatkan dana program PNPM. Diharapkan dengan cara seperti itu masyarakat menjadi mandiri," ucapnya. Astawa menambahkan, di 2011, PNPM Mandiri Perdesaan menyasar 46 kecamatan yang ada di Bali, tersebar di 584 desa. Direncanakan program serupa akan terus berlanjut hingga 2014. "Dari tinjauan kami di lapangan, masyarakat desa menilai PNPM sebagai program sangat bagus dan mereka mengharapkan program tidak dihentikan," ucapnya. Alasannya, kata Astawa, karena mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan di desanya sendiri. "Istilahnya, apa yang dikerjakan bersifat dari, oleh dan untuk mereka. Termasuk juga menjadi sebuah program padat karya karena masyarakat desa sendiri yang langsung melaksanakan," ujarnya. Astawa mengatakan, dana PNPM Mandiri Perdesaan secara garis besar digunakan sebagai pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ia mencontohkan, di bidang pendidikan dana tersebut dapat dipakai mendirikan tempat pendidikan anak usia dini dan memberikan insentif pada guru. Sedangkan di sisi ekonomi bisa pula digunakan mendanai pasar desa. "Dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan bukan berarti masyarakat Bali harus manja, tetapi harus terus bersemangat dan tidak boleh memilih-milih pekerjaan," katanya. Berdasarkan data terakhir BPS pada 2011 di Bali terdapat 166.230 jiwa penduduk miskin. (ANT/IC) Sumber :

http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Ekonomi&id=183

Read More

PNPM Mandiri Perdesaan Bua Gelar Rakor KPMD

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kecamatan Bua menggelar Rakor untuk anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Bukit Harapan (Sabtu, 17/09/2011). Rakor  dihadiri oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Bua Sumaryati, Sekretaris  BKAD Andi Memmeng, Fasilitator Kecamatan Abal Ibrahim, Fasilitator Tekhnik Kasmawati L, para pengurus UPK KecamatanBua  dan sejumlah kader dari 15 desa se-kecamatan Bua. Agenda bulanan yang digilir di tiap desa tersebut  menurut Ketua Forum KPMD Kecamatan Bua Gau Andi Tadda menjelaskan tujuan acara tersebut selain ajang koordinasi juga meninjau rehabilitasi jembatan beton yang didanai oleh PNPM dalam tahap pengecoran saat ini. Dalam rakor tersebut PJOK  Sumaryati sempat kagum dan salut atas pelaksanaan kegiatan PNPM di kecamatan Bua saat ini, pasalnya beberapa kegiatan saat ini sudah memasuki tahapan 80% kegiatan berjalan, walaupun Desa Bukit Harapan sendiri masih dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan. “Kita berharap,  agar pembangunan cor jembatan lebih cepat terlaksana, kami fahami bahwa kondisi medan dan letaknya yang agak jauh membuat pelaksanaan agak terlambat namun tetap berjalan,” jelasnya. Rakor yang membahas review RPJM Desa menurut  Asbal Ibrahim Fasilitator Kecamatan Bua menjelaskan bahwa RPJM Desa yang telah dibuat tahun 2010 lalu sesuai agenda integrasi PNPM Mandiri Perdesaan perlu  direview kembali agar proses integrasi kedepan berjalan mulus dan tidak merugikan desa dalam  pelaksanaan pembangunan perdesaan. “Format review sudah jelas termasuk nilai skoringnya nanti dan sudah dibagikan ke semua kader KPMD  tinggal menunggu hasil,” ujarnya. Sekretaris Badan Koordinasi antar Desa (BKAD) yang mewakili ketua mengajak kepada KPMD agar mengerti Tupoksi dan menjalankan sebagaimana mestinya, dan sedapat mungkin mengatasi masalah bila terjadi “Bila ada masalah yang terjadi karena masyarakat belum faham atas pelaksanaan kegiatan didesa agar segera mengkoordinasikan dengan Kepala desa dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,” ungkapnya.  sumber berita :   http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Pelatihan&id=187

Read More

Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Diprioritaskan, Wagub Bikin Edaran ke Kabupaten

SAMARINDA – Semua elemen masyarakat terus digenjot untuk lebih berdaya dan mandiri. Mereka diharapkan berproses untuk menentukan keperluan paling mendesak, memperjuangkan dan mewujudkannya.  Para aktivis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tak kenal lelah membimbing dan mengarahkan agar kehidupan warga menjadi lebih baik. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim H Sofyan Helmi SH MSi dalam sambutannya pada rapat koordinasi (rakor) PNPM yang berlangsung 13-16 September di Hotel MJ Samarinda mengakui masih ada kendala administrasi dan teknis yang dihadapi penggerak PNPM. “Presiden dan Gubernur Kaltim beserta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim berkomitmen dan konsisten menurunkan jumlah penduduk miskin sesuai dengan target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Antara lain melalui beragam program,  khususnya program pro rakyat yang mana program tersebut bersentuhan langsung dengan warga miskin. Termasuk PNPM Mandiri Pedesaan,” tegas Sofyan dalam sambutan yang dibacakan Ramayadi SE, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Disebutkan, rakor September ini merupakan yang ketujuh di tahun 2011.  “Semoga dengan banyaknya frekuensi rapat PNPM-Mandiri Pedesaan ini, nantinya secara langsung dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Kaltim,” bebernya. Secara terpisah, Koordinator Provinsi (Koorprov) Kaltim Ir Nurgani mengatakan, rakor dilaksanakan setiap bulan guna menerima informasi perkembangan dari 10 kabupaten  yang melaksanakan PNPM, serta kendala apa saja, sehingga dicarikan solusinya bersama-sama. Menurut Gani, dari evaluasi sementara baru 31 persen kemajuan perkembangan pencairan dana PNPM yang mestinya sudah mencapai 50 persen hingga akhir bulan ini dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 174 miliar. “Beragam kendala yang dihadapi petugas PNPM. Ada yang tersendat pencairan dananya karena harus menunggu administrasi kecamatan yang lain seperti di Kukar (Kutai Kartanegara, Red),” ujarnya. Di Kukar, sebutnya, pihak kabupaten menghendaki pencairan dana PNPM sekaligus di 16 kecamatan se-Kukar. “Dengan cara begini, kecamatan yang sudah duluan selesai menyerahkan rencana anggaran jadi tersendat karena harus menunggu desa dan kecamatan lainnya,” beber Gani. Padahal, Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy sudah menginstruksikan melalui surat edaran kepada pemkab agar dapat memprioritaskan program PNPM Mandiri Perdesaan, mempercepat pencairan dana APBN maupun APBD. Hal senada juga  diungkapkan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Integrasi PNPM Kabupaten Bulungan Agus Nugroho.  “Di Bulungan lain lagi. Pencairan dana terkendala petunjuk teknis (juknis) yang belum selesai dibuat.  Dana untuk kegiatan PNPM-MPd tak bisa dicairkan selama juknisnya belum selesai. Tapi saya baru dapat kabar sore ini (Rabu sore, Red.) juknisnya sudah selesai,” tegas Agus. Menurut Agus, PNPM Integrasi dengan dana Rp 5 miliar yang ditanganinya cukup berjalan baik. Sesuai permintaan warga desa, di Desa Tanjung Palas Utara, dirikan radio pendidikan.  Kendati banyak warga yang punya tv kabel, namun tidak sedikit petani yang menghendaki radio pendidikan. Sebab, mereka bisa mendapat informasi dan hiburan saat bekerja di sawah dan di kebun. Di desa lain juga berbeda keperluannya. Mereka menilai pengadaan bus sekolah yang paling mendesak, jadilah disiapkan bus sekolah untuk warga yang memang memerlukan untuk transportasi antar dan jemput anak-anak untuk bersekolah. Khususnya di Faskab Integrasi ini, tidak  boleh mambangun sarana dan prasarana (sapras). Karena  sapras itu sudah diakomodir SKPD instansi masing-masing.  “Kalaupun boleh membangun sapras antara lain seperti membuat tempat penampungan air bersih. Syaratnya, sapras itu tidak mengeluarkan biaya rutin operasional,” katanya. Intinya, para petugas yang menjalankan PNPM Mandiri Perdesaan tidak menghendaki hanya selesai sebatas program berhasil dilaksanakan. Namun yang diharapkan adalah warga masyarakat terus berproses  untuk menentukan keperluan desa mereka. Memperjuangkannya dan dapat mewujudkannya menjadi kenyataan. Bila proses seperti ini sudah tertanam, kendati PNPM sudah tak ada lagi, maka masyarakat sudah terbiasa dengan proses panjang mereka menggali potensi desa, menyelesaikan sengketa atau masalah, hingga mendapatkan solusi terbaik yang didukung pemkab masing-masing.(ar/adv) Sumber berita : http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Ekonomi&id=186

Read More

Terima Kasih

MOHON MAAF LINK YANG ANDA CARI MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

MOHON BANTUAN DAN DUKUNGANNYA.

Read More

Ma'af masih dalam Proses

Mohon ma'af  link yang anda cari masih dalam tahap Penyelesaian.

Mohon dukungan dan bantuannya.

Read More

KONTAK PENGADUAN

PENGADUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
( Klik di sini )
SMS Ke : 0821-1210-9495 atau 0857-1030-1234
Email : pnpmtalun@yahoo.co.id
             pengaduan@ppk.or.id

Read More

KONTAK KAMI

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Konsultan Manajemen Nasional
Graha Pejaten No. 2
Jl. Raya Pejaten, Pasar Minggu,
Jakarta 12520Telepon
62-21-7988940
62-21-7988918
Faksimili
62-21-7974712
Situs
www.pnpm-perdesaan.or.id
Kontak Pengaduan:
kontak@ppk.or.id
pengaduan@ppk.or.id
SMS: 021.70417954

Read More

Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Prinsip PPK PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini : Transparansi. Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu. Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK. Desentralisasi. PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif. Akuntabilitas.Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Prinsip PNPM-Perdesaan Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni: Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Otonomi.Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. Desentralisasi.Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya. Berorientasi pada Masyarakat Miskin.Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. Kesetaraan dan Keadilan Gender.Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. Demokratis.Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Transparansi dan Akuntabel.Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif. Prioritas.Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. Kolaborasi.Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Read More

TENTANG PNPM MANDIRI-PERDESAAN

1.     DEFINISI  ISTILAH

a.      PENGANTAR

Ketika  para  konsultan dan fasilitator  PNPM Mandiri  (konsultan, fasilitator)  berkenalan dengan seseorang, kemudian ditanya dimana Anda bekerja, maka kalau konsultan/fasilitator tersebut menyebut istilah PNPM Mandiri, maka orang yang awam sekali dengan program ini spontan memorinya akan bekerja keras untuk mensinkronkan dengan PNM atau Bank Mandiri.
PT PNM (PT Permodalan Nasional Madani) adalah salah satu BUMN yang sudah banyak dikenal  oleh masyarakat Indonesia. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.
Adapun Mandiri adalah nama Bank Mandiri, adalah bank pemerintah terbesar yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998, dan merupakan hasil penggabungan dari empat bank pemerintah  yang kolaps akibat krisis ekonomi 1998  (bagian dari program restrukturisasi perbankan):Bank Bumi Daya(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

b.      PNPM MANDIRI 
PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan  yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.
Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia,  maka mulai  awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

c.      PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

d.      PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG PNPM MANDIRI PERDESAAN

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan secara lebih serius dengan pola dan pendekatan yang  lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP, PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

 PNPM Mandiri Generasi

PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium:Pendidikan dasar  universal, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

 PNPM Mandiri P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PNPM-PPK  Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah.
P2SPP diluncurkan pada Bulan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi : a) pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, b) mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PNPM-Perdesaan) kedalam sistem pembangunan reguler, c) pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, d) serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

PNPM Mandiri R2PN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM mandiri Perdesaan. Program ini diinisasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, dalam kondisi masih darurat, penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.

PNPM Mandiri RESPEK

Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.

PNPM Mandiri Paca Bencana

Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yag difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.

2.      LOGO  PNPM MANDIRI PERDESAAN

Tiga logo yang sering dipergunakan dalam berbagai aktivitas program.

Read More

Mantan FK Singkep Barat Ditahan

LINGGA - Mantan Fasilitator Kecamatan (FK) Singkep Barat, Nanik Ekawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengelapan dana SPP-PNPM Singkep Barat dan langsung ditahan. Diduga dana yang digelapkan berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Pekanbaru sebesar Rp510.428.500.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lingga, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Darmawan menjelaskan, Nanik ditingkatkan statusnya jadi saksi ke tersangka. Hari ini Selasa (16/8), kita sudah memeriksa nanik yang awalnya sebagai saksi dan dinaikkan jadi tersangka," katanya.

Sementara itu, ketika bertemu wartawan saat mengantarkan tersangka di Rutan Dabo Singkep Darmawan tidak banyak berkomentar. Katanya, pihaknya akan segera mengajuka perkaranya ke kejaksaan.

Keterangan Bripka Idris, penyidik Satreskri, Nanik dicecar 114 pertanyaan. Setelah itu, Nanik digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Dabo Singkep dengan menggunakan mobil patroli polisi didampingi suaminya. (cw32)
Sumber : http://www.haluankepri.com/news/lingga/16261-mantan-fk-singkep-barat-ditahan.html

Read More